Sudah lama tidak menorehkan tangan di atas keyboard untuk sekadar berbagi. Sudah satu bulan lebih setelah acara diskusi HAM yang diadakan Lingkar Muda Indonesia Kompas. Tepatnya, acara ini diadakan siang hari bertepatan dengan acara Indo Mining and Expo, Conference and Exhibition seperti yang saya tulis sebelumnya.
-------------------------------------------------------------------------------------
Diskusi HAM Kompas, Lingkar Muda Indonesia
Pembicara yang hadir dalam acara ini merupakan aktivis HAM dari berbagai LSM. Kalau kita dahulu sering memperhatikan iklan masalah orang rimba atau orang utan, tentunya kita tahu dengan Butet Manurung, seorang aktivis yang sangat peduli akan nasib pada orang rimba. Lalu, aktivis HAM yang berkecimpung dalam bidang kebebasan beragama, Asfinawati, juga turut menjadi pembicara. Pembicara yang satu ini pernah tampil dalam acara debat TV One yang ringkasannya pernah saya tulis beberapa waktu lalu. Ada lagi Khalid Muhammad, Agung Putri, Nia Dinata, serta Revrisond Baswler. Acara ini dimoderatori oleh Sri Palupi.
Selain pembicara yang gahar, acara ini dihadiri pula oleh tokoh-tokoh hebat semisal Effendi Ghazali dan Kak Seto.
Kurang lebih, acara diskusi ini membahas masalah HAM yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Salah satu pembicara, Khalid Muhammad, membahas masalah batu bara yang katanya sedang sulit, padahal sebenarnya batubara diekspor. Boleh PLN berkata bahwa mereka kekurangan bahan batubara, padahal sebenarnya batubara tidaklah menghilang. Lalu kemana? Negeri orang. Hak rakyat banyak yang diambil dengan ekspor batubara ini. Mekanisme yang ada sungguh njelimet. Sedikit lupa juga tentang pemaparan yang waktu itu diberikan. Tapi, lumayan untuk wawasan, untuk memperbaiki bangsa!
Pembicara yang lain mengangkat isu orang rimba yang seolah anti “modernisasi”. Seperti yang anda duga, pembicara adalah Butet Manurung. Beliau bercerita mengenai keadaan serta pengalaman beliau saat tinggal dengan orang rimba di pedalaman hutan Kalimantan. Butet menerangkan bahwa sebenarnya hak yang kita miliki sangatlah terkait dengan apa yang kita anggap nyaman. Misal, hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Bagi kita, manusia yang bisa baca tulis, hak ini berarti hak untuk sekolah, untuk mendapat pelayanan pendidikan, hak untuk untuk mendapat gelar. Lantas, apakah hak ini juga “diinginkan” oleh orang rimba? Harus seribu satu kali kita berpikir masalah ini. Menurut Butet, orang rimba baru merasa dirinya “terdidik” ketika mereka sudah bisa berenang, memanjat pohon, bergelayutan, berburu. Lalu, apakah kita harus tetap memaksakan kehendak untuk tetap mengajarkan mereka baca tulis? Apakah keberadaan mereka mengganggu keberadaan manusia-manusia semacam kita? Sepertinya tidak. Lalu, keinginan kita untuk membuatkan mereka rumah baru, sekolah, jalan raya, apakah itu akan membuat mereka senang? Mereka tidak menganggap sepeda motor itu canggih. Tapi, ketika mereka ahli mengendarai kayak, itu baru namanya jagoan! Anak-anak orang rimba tidak menganggap menyelesaikan game itu adalah sebuah "prestasi membanggakan". Prestasi adalah ketika mereka berhasil menemukan sumber mata air baru ataupun berhasil menjinakkan ular. Kepuasan bagi mereka adalah ketika berhasil mengejar kancil. well,
Pemerintah boleh saja berkeinginan untuk membangun sekolah di tengah hutan demi jaminan "pendidkan" bagi mereka. Tapi, apakah kita yakin itu tidak akan membuat mereka justru semakin resisten atau bahkan sakit hati. Mengapa? Karena tempat tinggal mereka diusik. Solusinya? wallhu a'lam.
Pembicara yang lain, yakni Bapak Revrisond, berkisah mengenai keadaan Indonesia dengan kaitannya terhadap hak atas kemerdekaan. Beliau menuturkan bahwa, sesungguhnya Indonesia belumlah merdeka. Ini adalah hal serius. Sejak proklamasi kemerdekaan, ternyata Indonesia masih memiliki hutang yang harus dibayar. Perjanjian yang dihasilkan saat itu adalah, Indonesia boleh merdeka asalkan Indonesialah yang membayar sebagian besar hutang Belanda. Dan, kita setuju. Apa iniberarti kita sudah merdeka, begitu? Hal semacam inilah yang tidak di-expose ke khalayak umum. Belum lagi berbagai masalah atas keikutsertaannya Indonesia dengan IMF. Ternyata keadaannya begitu memukau! Saya pikir, bukan kapasitas saya untuk menuliskan hal ini. Yang pasti, terlalu banyak masalah yang sedang dialami bangsa yang kita cintai ini.
Asfinawati berbicara seputar Hak atas kebebasan beragama. Bagus sekali argumentasi yang beliau berikan. Tetapi, saya tidak terlalu tertarik membahasnya. Untuk pembicara yang lain, maaf, saya tidak yakin kalau saya begitu ingat akan apa yang mereka sampaikan. Jadi, cukuplah saja sampai di sini.
Aniway, ini oleh-oleh yang saya dapat waktu itu:
-------------------------------------------------------------------------------------
Diskusi HAM Kompas, Lingkar Muda Indonesia
Pembicara yang hadir dalam acara ini merupakan aktivis HAM dari berbagai LSM. Kalau kita dahulu sering memperhatikan iklan masalah orang rimba atau orang utan, tentunya kita tahu dengan Butet Manurung, seorang aktivis yang sangat peduli akan nasib pada orang rimba. Lalu, aktivis HAM yang berkecimpung dalam bidang kebebasan beragama, Asfinawati, juga turut menjadi pembicara. Pembicara yang satu ini pernah tampil dalam acara debat TV One yang ringkasannya pernah saya tulis beberapa waktu lalu. Ada lagi Khalid Muhammad, Agung Putri, Nia Dinata, serta Revrisond Baswler. Acara ini dimoderatori oleh Sri Palupi.
Selain pembicara yang gahar, acara ini dihadiri pula oleh tokoh-tokoh hebat semisal Effendi Ghazali dan Kak Seto.
Kurang lebih, acara diskusi ini membahas masalah HAM yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Salah satu pembicara, Khalid Muhammad, membahas masalah batu bara yang katanya sedang sulit, padahal sebenarnya batubara diekspor. Boleh PLN berkata bahwa mereka kekurangan bahan batubara, padahal sebenarnya batubara tidaklah menghilang. Lalu kemana? Negeri orang. Hak rakyat banyak yang diambil dengan ekspor batubara ini. Mekanisme yang ada sungguh njelimet. Sedikit lupa juga tentang pemaparan yang waktu itu diberikan. Tapi, lumayan untuk wawasan, untuk memperbaiki bangsa!
Pembicara yang lain mengangkat isu orang rimba yang seolah anti “modernisasi”. Seperti yang anda duga, pembicara adalah Butet Manurung. Beliau bercerita mengenai keadaan serta pengalaman beliau saat tinggal dengan orang rimba di pedalaman hutan Kalimantan. Butet menerangkan bahwa sebenarnya hak yang kita miliki sangatlah terkait dengan apa yang kita anggap nyaman. Misal, hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Bagi kita, manusia yang bisa baca tulis, hak ini berarti hak untuk sekolah, untuk mendapat pelayanan pendidikan, hak untuk untuk mendapat gelar. Lantas, apakah hak ini juga “diinginkan” oleh orang rimba? Harus seribu satu kali kita berpikir masalah ini. Menurut Butet, orang rimba baru merasa dirinya “terdidik” ketika mereka sudah bisa berenang, memanjat pohon, bergelayutan, berburu. Lalu, apakah kita harus tetap memaksakan kehendak untuk tetap mengajarkan mereka baca tulis? Apakah keberadaan mereka mengganggu keberadaan manusia-manusia semacam kita? Sepertinya tidak. Lalu, keinginan kita untuk membuatkan mereka rumah baru, sekolah, jalan raya, apakah itu akan membuat mereka senang? Mereka tidak menganggap sepeda motor itu canggih. Tapi, ketika mereka ahli mengendarai kayak, itu baru namanya jagoan! Anak-anak orang rimba tidak menganggap menyelesaikan game itu adalah sebuah "prestasi membanggakan". Prestasi adalah ketika mereka berhasil menemukan sumber mata air baru ataupun berhasil menjinakkan ular. Kepuasan bagi mereka adalah ketika berhasil mengejar kancil. well,
Pemerintah boleh saja berkeinginan untuk membangun sekolah di tengah hutan demi jaminan "pendidkan" bagi mereka. Tapi, apakah kita yakin itu tidak akan membuat mereka justru semakin resisten atau bahkan sakit hati. Mengapa? Karena tempat tinggal mereka diusik. Solusinya? wallhu a'lam.
Pembicara yang lain, yakni Bapak Revrisond, berkisah mengenai keadaan Indonesia dengan kaitannya terhadap hak atas kemerdekaan. Beliau menuturkan bahwa, sesungguhnya Indonesia belumlah merdeka. Ini adalah hal serius. Sejak proklamasi kemerdekaan, ternyata Indonesia masih memiliki hutang yang harus dibayar. Perjanjian yang dihasilkan saat itu adalah, Indonesia boleh merdeka asalkan Indonesialah yang membayar sebagian besar hutang Belanda. Dan, kita setuju. Apa iniberarti kita sudah merdeka, begitu? Hal semacam inilah yang tidak di-expose ke khalayak umum. Belum lagi berbagai masalah atas keikutsertaannya Indonesia dengan IMF. Ternyata keadaannya begitu memukau! Saya pikir, bukan kapasitas saya untuk menuliskan hal ini. Yang pasti, terlalu banyak masalah yang sedang dialami bangsa yang kita cintai ini.
Asfinawati berbicara seputar Hak atas kebebasan beragama. Bagus sekali argumentasi yang beliau berikan. Tetapi, saya tidak terlalu tertarik membahasnya. Untuk pembicara yang lain, maaf, saya tidak yakin kalau saya begitu ingat akan apa yang mereka sampaikan. Jadi, cukuplah saja sampai di sini.
Aniway, ini oleh-oleh yang saya dapat waktu itu:
